Muara Enim, Sumatera Selatan – Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh PJ Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali, di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim telah memicu kemarahan dan rasa sakit hati di kalangan penggiat kontrol sosial. Dalam pernyataannya, Ahmad Rizali menyebutkan, “Ado gaji dak kontrol sosial, kalo dak katek gaji, cari gawe lain,” yang dianggap merendahkan dan menghina profesi para penggiat kontrol sosial.
Tindakan ini memicu aksi damai yang dilakukan oleh ratusan awak media, LSM, dan ormas di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Selasa, 2 Juli 2024. Dengan atribut lengkap, para aktivis menyuarakan hati nurani mereka, dipimpin oleh Yusrin Densri, Junizar, Reza, dan Bahri.
Beberapa orator menyampaikan bahwa Ahmad Rizali tidak lagi layak memimpin Kabupaten Muara Enim. Mereka menuntut agar Mendagri RI segera mencabut status jabatannya sebagai PJ Bupati. Berikut adalah poin-poin tuntutan aksi damai tersebut:
- Mengecam keras pernyataan Ahmad Rizali tentang kontrol sosial.
- Menyatakan bahwa Ahmad Rizali telah melakukan persekusi dan melecehkan penggiat kontrol sosial.
- Menyatakan bahwa Ahmad Rizali telah menyinggung dan menyakiti penggiat kontrol sosial, menciptakan kondisi yang tidak kondusif.
- Menyatakan bahwa Ahmad Rizali tidak pantas lagi menjabat sebagai PJ Bupati Muara Enim.
- Meminta Mendagri RI mencabut jabatan Ahmad Rizali sebagai PJ Bupati.
- Meminta Mendagri menggantikan Ahmad Rizali dengan orang yang lebih layak dan mumpuni untuk menciptakan suasana kondusif di Kabupaten Muara Enim.
Sekda Kabupaten Muara Enim, Ir. Yulius, M.Si, menerima aksi damai ini dengan baik dan sopan. Beliau membacakan dan menerima tuntutan aksi damai untuk diteruskan ke pihak yang berkompeten.
Aksi damai ini berlangsung tanpa kekerasan. Para peserta aksi menandatangani kain putih sepanjang lima meter sebagai bentuk komitmen dan kehadiran mereka dalam aksi damai ini. Setelah itu, mereka membubarkan diri dengan tertib. Sayangnya, PJ Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali, tidak hadir dalam aksi damai ini.
Aksi damai ini menjadi sorotan utama masyarakat Muara Enim dan sekitarnya, menyoroti pentingnya penghormatan terhadap profesi kontrol sosial dan meminta tindakan tegas dari pemerintah pusat terhadap pernyataan yang tidak pantas dari seorang pejabat publik.
